Karawang, TELUSURBISNIS.COM – Videotron megah bakal berdiri di kawasan Alun-Alun Karawang. Nilainya? Tak tanggung-tanggung: Rp1,7 miliar dari kocek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Proyek ini digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karawang dengan dalih memperkuat penyebaran informasi dan promosi program pemerintah.
Namun, publik tak diam. Proyek ini justru menuai sorotan tajam dan menuai pertanyaan: benarkah videotron sebesar itu mendesak? Atau hanya hiasan elektronik mahal di tengah berbagai kebutuhan krusial yang belum tersentuh?
DPRD Angkat Bicara: Efisien dong!
Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Komisi I DPRD Karawang, Asep Saepudin Zuhri, tak tinggal diam. Ia menilai kehadiran videotron sebenarnya bermanfaat, asalkan tidak memberatkan APBD.
“Fungsinya oke sebagai media sosialisasi, tapi kita bicara efisiensi anggaran. Kalau bisa, jangan pakai APBD. Coba cari dana dari CSR perusahaan-perusahaan besar yang ada di Karawang,” tegas Asep, Selasa 15 Juli 2025.
Menurut dia, di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas, pengadaan seperti ini seharusnya mempertimbangkan skema pembiayaan yang lebih kreatif dan tidak membebani keuangan daerah.
Minta Data Lengkap, DPRD Siap Korek Detail Proyek
Asep menyatakan, Komisi I DPRD Karawang akan memanggil Diskominfo untuk membeberkan seluruh detail proyek ini. Mulai dari nilai kontrak, urgensi pembangunan, ukuran layar, spesifikasi teknis, hingga proses pengadaannya.
“Kita akan kupas satu per satu. Proyek ini harus terang-benderang. Jangan sampai hanya jadi sorotan karena mahal, tapi tidak transparan,” tambahnya.
Videotron Canggih, Aspirasi Rakyat Tertinggal?
Di sisi lain, masyarakat masih menanti penyelesaian masalah klasik seperti sampah yang menggunung, jalan lingkungan rusak, hingga air bersih yang belum merata. Videotron dengan harga selangit ini dinilai kurang menyentuh persoalan nyata di lapangan.
“Warga butuh solusi, bukan layar besar,” tulis salah satu warganet di media sosial. *
