Karawang, TELUSURBISNIS.COM– Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih inklusif dalam kebijakan anggarannya. Salah satu desakan terbarunya: bantuan infrastruktur untuk sekolah swasta, madrasah, dan pondok pesantren (ponpes).
Menurut Ketua Fraksi PKS, Mumun Maemunah, sudah saatnya Pemkab Karawang tidak hanya fokus pada sekolah negeri, tetapi juga mulai melirik kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan non-negeri yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan karakter di masyarakat.
“Kita sudah punya Perda Pesantren dan Perda DTA, masa pemda belum terbuka untuk bantu pesantren dan madrasah swasta? Banyak bangunan rusak, dan ini bukan wacana baru,” tegas Mumun saat diwawancarai, Selasa 15 Juli 2025.
Mumun menuturkan, banyak masyarakat datang langsung ke anggota dewan mengajukan permohonan bantuan untuk sekolah swasta dan ponpes. Ia menyebut ini sebagai bentuk nyata aspirasi yang tumbuh dari bawah.
“Warga sering datang, nggak cuma ke saya, hampir ke semua dewan. Karena mungkin mereka lebih gampang ketemu kami dibanding kepala daerah,” ujarnya.
Mumun bahkan menyindir, saat masa kampanye, banyak calon pejabat yang sowan ke kiai, ustaz, guru ngaji, hingga tokoh agama. Kini setelah terpilih, sudah sepantasnya mereka mendengarkan kembali suara dari kalangan tersebut.
“Kalau Rulahu Bisa, Kenapa Ponpes Nggak Bisa?”
Sebagai perbandingan, Mumun menyebut program Rumah Layak Huni (Rulahu) yang anggarannya bisa turun untuk kepentingan pribadi. Ia menilai, bantuan untuk lembaga pendidikan keagamaan yang manfaatnya untuk orang banyak seharusnya lebih bisa diprioritaskan.
“Kalau bangun rumah pribadi saja bisa dibantu, apalagi sekolah keagamaan. Ini bukan sekadar bangunan, ini tempat anak-anak belajar agama, moral, dan karakter,” tandasnya.
Lebih jauh, Mumun menyampaikan bahwa sekolah swasta berbasis agama seperti ponpes dan madrasah memiliki peran penting dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif era digital.
“Di sekolah negeri, nilai keagamaan sangat terbatas. Tapi di ponpes dan madrasah, anak-anak dapat pembekalan akhlak sejak dini. Ini penting, apalagi sekarang tantangannya berat.”
Mumun mengingatkan bahwa masa jabatan DPRD itu terbatas. Jika terus menunggu seluruh sekolah negeri dibereskan baru beralih ke swasta, maka akan selalu ada alasan untuk menunda.
“Bangunan pasti rusak seiring waktu. Jadi jangan tunggu semua beres dulu. Negeri dibantu, swasta juga wajib kita perhatikan,” tegas legislator dari Dapil Karawang 2 itu.
Sebagai wakil rakyat, Mumun mengaku hanya bisa menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi. Namun ia berharap, Pemda Karawang membuka hati dan telinga untuk permintaan nyata dari masyarakat.
“Kalau ini direalisasikan, saya yakin masyarakat akan sangat berterima kasih. Dan itu akan jadi warisan kebijakan yang benar-benar bermanfaat,” tutupnya. *
