Bandung, TELUSURBISNIS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 3 juta pekerja informal, Senin 1 September 2025.
Program hasil kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini menyasar beragam profesi, mulai dari pengemudi ojek, nelayan, petani, pedagang asongan, hingga buruh angkut.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut program ini meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran yang dibebankan pun sangat terjangkau, hanya Rp16.800 per bulan.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi rakyat kecil. Dengan biaya yang ringan, pekerja informal bisa mendapatkan perlindungan maksimal,” ujar Dedi di Gedung Sate.
Perlindungan Nyata untuk Pekerja Kecil
Dedi mencontohkan, jika seorang pengemudi ojek mengalami kecelakaan hingga harus diamputasi, maka seluruh biaya perawatan, termasuk penyediaan kaki palsu, akan ditanggung penuh BPJS Ketenagakerjaan.
“Selama ini biaya itu ditanggung sendiri. Dengan program ini, mereka tidak lagi sendirian menghadapi risiko,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran melalui APBD Perubahan 2025 untuk empat bulan ke depan, dan akan dihitung ulang pada tahun anggaran berikutnya bersama bupati serta wali kota.
Sinergi BPJS Ketenagakerjaan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Kunto Wibowo, menilai langkah ini sebagai terobosan penting untuk memperluas perlindungan sosial.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kebutuhan, tapi hak dasar setiap pekerja. Manfaatnya besar: perawatan tanpa batas biaya akibat kecelakaan kerja, santunan kematian, beasiswa untuk dua anak, hingga santunan sementara bagi pekerja yang tidak bisa bekerja,” jelas Kunto.
Di Karawang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan setempat, Cep Nandi Yunandar, memastikan pihaknya siap melakukan sosialisasi, pendaftaran, hingga pelayanan klaim.
“Kami akan pastikan seluruh pekerja informal bisa merasakan perlindungan yang layak,” katanya.
Momentum Perlindungan Sosial di Jabar
BPJS Ketenagakerjaan menegaskan siap berkolaborasi dengan pemda, mitra strategis, dan asosiasi pekerja informal untuk memastikan kelancaran program.
“Kolaborasi ini momentum penting membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan kuat di Jawa Barat,” pungkas Kunto. ***
