Jakarta, TELUSUR BISNIS – Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto langsung mengambil langkah signifikan dengan melakukan pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM.
Keputusan ini menandai strategi baru pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.
Langkah ini dianggap strategis, mengingat sektor UMKM berkontribusi besar, yakni sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja.
Pembentukan Kementerian Baru untuk UMKM
Untuk memastikan sektor UMKM mendapat perhatian yang lebih mendalam, Presiden Prabowo menunjuk Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM. Tugas utama yang diemban oleh Maman adalah memajukan 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, yang sebagian besar masih berada di level mikro.
Saat ini, hanya sekitar 15% dari total UMKM yang berhasil naik kelas, dari skala mikro ke skala kecil dan menengah. Tantangan ini menjadi fokus utama pemerintah, dengan harapan bisa mempercepat pertumbuhan UMKM agar lebih kompetitif di pasar global.
Potensi dan Tantangan UMKM
Meskipun UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Data menunjukkan bahwa 75% dari UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro.
Para pelaku usaha ini sering kesulitan mengakses pembiayaan, teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Kementerian UMKM yang baru dibentuk diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk membantu UMKM naik kelas.
Dengan dukungan kebijakan yang memadai, sektor UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk lebih berkembang, terutama di era digital yang semakin kompetitif.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mengadopsi teknologi digital, yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka.
Kolaborasi untuk Transformasi UMKM
Salah satu tokoh yang aktif mendukung pengembangan UMKM, Faransyah Agung Jaya, yang dikenal dengan sebutan Coach Faran, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat transformasi UMKM.
Ia menyebutkan bahwa hanya kurang dari 10% UMKM yang mampu bertahan lebih dari lima tahun. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
Contoh konkret dari kolaborasi ini adalah Wiranesia Foundation, sebuah inisiatif yang berhasil membantu mendigitalisasi UMKM dan meningkatkan penjualan mereka hingga 30%. Program-program seperti ini menjadi bukti bahwa kerja sama lintas sektor dapat memberikan dampak nyata dalam memajukan UMKM.
Optimisme Transformasi UMKM
Coach Faran optimis bahwa dengan adanya kebijakan yang mendukung dan kolaborasi yang kuat, UMKM Indonesia dapat bertransformasi lebih cepat. Ia memproyeksikan bahwa jika semua upaya tersebut berjalan dengan baik, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB bisa meningkat hingga 75% pada tahun 2030.
Hal ini tentu memerlukan kebijakan yang proaktif dari pemerintah, termasuk dalam hal pembiayaan, akses pasar, dan adopsi teknologi digital.
Pembentukan Kementerian UMKM di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang sangat positif untuk mendorong sektor ini agar lebih berkembang dan kompetitif.
Dengan strategi yang tepat, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan penuh dari berbagai pihak, UMKM Indonesia dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat, tidak hanya di level nasional, tetapi juga di pasar global. (Noer/Telusur Bisnis)
