Karawang, TTELUSURBISNIS.COM – Tak mau hanya menunggu dan menyalahkan, Bupati Karawang Aep Syaepuloh memutuskan untuk ambil alih penanganan jalan rusak di sepanjang Jalur Pantura Karawang. Langkah ini diambil karena pemerintah pusat dinilai terlalu lambat dalam bertindak, sementara lubang di jalan terus menelan korban.
“Kita nggak bisa diam. Ini jalan pusat, tapi warga saya yang kena imbas. Jadi kami perbaiki duluan,” tegas Aep, Selasa (10/6).
Keputusan ini menyasar titik-titik kritis di ruas Klari – Cikampek – Jatisari, yang disebut Aep mengalami kerusakan parah dan berbahaya. Jalan berlubang di jalur nasional itu bukan hanya merusak kendaraan, tapi sudah sering menyebabkan kecelakaan, bahkan merenggut nyawa.
“Jangan sampai ada korban lagi. Saya pantau langsung pengaspalannya sampai jalur ini mulus,” lanjutnya.
Di sisi lain, ketika diminta menanggapi aksi tegas Aep, Humas Satker PPK 1.1 Jawa Barat Kementerian PUPR, Akbar Wilaga, memilih bermain aman.
“Wah, itu urusan pimpinan ya. Saya no comment,” ujar Akbar singkat, Selasa (10/6).
Namun, ia mengakui bahwa perbaikan memang tersendat gara-gara vendor yang belum siap. Menurutnya, penyedia jasa masih menghadapi kendala teknis, termasuk masalah ketersediaan material.
“Kami sudah beri arahan, tapi katanya persiapan material belum beres,” jelas Akbar.
Meski begitu, Akbar menyebut timnya telah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik dengan metode tambal sulam, menggunakan material agregat A dan campuran semen.
“Ini sifatnya sementara, untuk meminimalkan kecelakaan sambil menunggu perbaikan permanen dari pihak penyedia jasa,” pungkasnya.
Jalur Vital, Nyawa Taruhannya
Jalur nasional Pantura yang membentang sepanjang 95 kilometer di wilayah Karawang ini merupakan urat nadi logistik dan transportasi Jawa Barat. Dengan volume kendaraan berat yang tinggi, kerusakan jalan sedikit saja bisa memicu bencana.
Kini, meski belum resmi jadi “jalan daerah”, Bupati Karawang tak mau menunggu birokrasi. Saat pusat masih sibuk beralasan, daerah sudah turun ke jalan—secara harfiah.
Langkah Aep Syaepuloh ini seakan mengirim pesan keras: lebih baik bertindak cepat demi rakyat, daripada sekadar lempar tangan soal kewenangan. Jalan nasional atau bukan, yang penting warga aman. ***
