Bupati Sukabumi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025, Kemendagri Tekankan Efisiensi Belanja Daerah

Prima Arno Meidiandi
2 Min Read

Kabupaten Sukabumi, TELUSURBISNIS.COM — Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).

Bupati Sukabumi Asep Japar hadir bersama Sekretaris Daerah Ade Suryaman serta unsur Forkopimda di Command Center Setda Palabuhanratu. Agenda tersebut menjadi forum penting membahas percepatan realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran di daerah. Ia menyoroti masih adanya pemerintah daerah dengan pendapatan besar namun realisasi belanja yang rendah.

“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak akan terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegas Tito.

Kemendagri juga mengingatkan agar daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) segera menyiapkan petunjuk teknis agar program bisa segera dijalankan tanpa hambatan administratif.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa perekonomian nasional tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada kuartal kedua 2025, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota G20.

“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai sehat dan mendapat kepercayaan tinggi dari pasar internasional. Namun, ia mengingatkan agar momentum pertumbuhan nasional juga dirasakan hingga ke tingkat daerah.

“Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera realisasikan sesuai desain APBD,” tambahnya.

Secara regional, Menkeu menjelaskan bahwa Pulau Jawa masih menjadi kontributor utama perekonomian nasional dengan pangsa 56,9 persen, didorong oleh sektor pengolahan yang kuat. Di sisi lain, Sumatera dan Kalimantan tumbuh lewat sektor pertanian dan perdagangan, meski didorong untuk memperkuat sektor lain agar pertumbuhan lebih merata.

Hingga Oktober 2025, tren inflasi daerah secara umum juga terkendali. Dari 38 provinsi, sebanyak 30 provinsi mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. ***

Share This Article
Leave a comment