Karawang, TELUSURBISNIS.COM — Upaya memperkuat ketahanan sektor kesehatan nasional kembali menunjukkan langkah nyata. Danantara Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan bioteknologi asal Korea Selatan, SK Plasma Co Ltd, dan anak usahanya PT SKPlasma Core Indonesia.
Kerja sama strategis ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor obat derivat plasma sekaligus memperkuat kemandirian produksi dalam negeri.
Penandatanganan berlangsung di Jakarta, Kamis (31/10/2025). Melalui kemitraan ini, kedua pihak akan membangun fasilitas manufaktur produk obat derivat plasma (Plasma-Derived Medicinal Products/PODP) di Karawang, Jawa Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.
Selama ini, seluruh kebutuhan obat derivat plasma di Indonesia masih dipenuhi lewat impor, padahal produk ini vital bagi pasien dengan penyakit langka dan kondisi medis kritis.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menyebut kolaborasi tersebut sebagai bagian dari strategi investasi nasional di sektor kesehatan.
“Kami berfokus pada penguatan ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor, terutama di sektor strategis seperti layanan kesehatan. Melalui kolaborasi dengan SK Plasma, kami ingin menghadirkan terapi berstandar global dan meningkatkan kualitas perawatan pasien,” ujar Pandu dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025).
Tak hanya membangun pabrik, SK Plasma juga akan mentransfer teknologi dan keahlian lewat program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan. Langkah ini diharapkan melahirkan sumber daya manusia berkompetensi tinggi di bidang biofarmasi.
CEO SK Plasma, Kim Seung-joo, menegaskan pihaknya melihat potensi besar kerja sama ini.
“Merupakan kehormatan bagi kami bisa berkolaborasi dengan Danantara untuk memperkuat kapasitas sektor kesehatan Indonesia,” kata Kim.
Danantara, yang kini menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu dari delapan fokus investasinya, juga tengah memperluas portofolio di bidang manufaktur, inovasi, energi bersih, pangan, dan infrastruktur nasional.
Setelah penandatanganan MoU ini, kedua belah pihak akan melanjutkan proses kajian dan uji kelayakan investasi sebelum memasuki tahap implementasi, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ***
