Sukabumi, TELUSURBISNIS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Deni Gunawan, menggelar Reses I Tahun Sidang 2026 di kediamannya, Kampung Kebon Cau, Desa Babakanpari, Kecamatan Cidahu, Kamis 5 Februari 2026.
Deni menyampaikan secara terbuka dan memaparkan tentang kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami efisiensi anggaran secara besar-besaran. Selanjutnya Deni menerangkan bahwa jumlah titik reses kali ini dikurangi dari biasanya enam titik menjadi hanya tiga titik demi menyesuaikan ketersediaan anggaran.
“Betul, ini agenda reses pertama di tahun 2026. Kita melaksanakan reses dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Satu hari di satu titik desa. Kenapa sekarang hanya tiga titik, karena kita menyesuaikan. Sebelumnya enam titik, sekarang karena efisiensi anggaran,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa poin terpenting dari kegiatan reses ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat agar memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Deni menjelaskan bahwa anggaran Kabupaten Sukabumi terdampak efisiensi sekitar Rp720 miliar pada transfer ke daerah (TKD).
“Kita ingin informasi tersebut tersampaikan kepada masyarakat supaya tidak bingung dan tidak kecewa. Anggaran Kabupaten Sukabumi terkena efisiensi sekitar 720 miliar. Ini harus dipahami bersama,” katanya.
Pemangkasan tersebut sangat berdampak domino hingga ke tingkat desa. Alokasi Dana Desa (ADD) kini rata-rata hanya berada di angka Rp370 juta. Kondisi ini menuntut kepala desa untuk bekerja ekstra keras dalam mengatur skala prioritas pembangunan.
“Saya juga membantu para kepala desa untuk menyampaikan kepada warganya terkait pengurangan ADD dari DD. Pak kades berusaha keras supaya pemerataan pembangunan tetap jalan meskipun anggarannya minim di tahun ini,” tuturnya.
Meski demikian, ia memberitahukan secara optimisme bahwa kondisi anggaran akan kembali stabil pada 2027. Ia menyebut kebijakan pemerintah pusat saat ini memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang dianggap mendesak.
“Insya Allah di tahun 2027 lewat reses ini akan stabil kembali. Karena kebijakan pemerintah pusat saat ini memang memprioritaskan sektor-sektor yang harus didahulukan,” ucapnya. (Andi)
