Karawang, TELUSUR BISNIS – Program Desa Hebat Jabar Kuat, disebut strategi baru Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, menegaskan desa memegang peran penting dalam mencapai pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penataan Desa di Karawang, Jumat, 15 November 2024. Rakor ini, bertema “Transformasi Penataan Desa di Jawa Barat,” dihadiri perwakilan dari 16 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Herman menjelaskan bahwa pembangunan Jawa Barat merupakan hasil dari kontribusi setiap kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. “Jawa Barat hanya bisa maju jika desa-desa, kecamatan, dan kabupaten/kotanya juga maju,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan desa bukan hanya dilihat dari prosesnya, tetapi dari hasil yang konkret, seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan turunnya angka kemiskinan, pengangguran, serta stunting.
Meskipun Jawa Barat telah memiliki 2.400 desa maju dari total 5.311 desa, masalah serius masih tampak, seperti tingkat pengangguran desa sebesar 6,9%, kemiskinan 7,4%, dan stunting 21,7%.
“Desa yang maju seharusnya diiringi dengan indikator kesejahteraan yang lebih baik. Namun, masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting di desa menunjukkan adanya persoalan yang perlu kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Mulai tahun 2025, seluruh desa di Jawa Barat akan diarahkan untuk lebih fokus pada hasil pembangunan. Desa-desa diharapkan meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan yang jelas, serta evaluasi dan pelaporan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.
Herman juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa untuk mencapai tujuan ini.
Pemprov Jabar kini tengah memfinalisasi langkah-langkah untuk memastikan keselarasan perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. “Gubernur, bupati/wali kota, camat, hingga kepala desa harus memiliki visi yang sama dalam mengurangi kemiskinan, stunting, dan pengangguran,” tambahnya.
Pada tahun terakhir pelaksanaan RPJPD 2025, Pemprov Jabar berkomitmen untuk menjadikan capaian pembangunan desa tercermin dalam indikator makro di semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga desa.
Herman meminta Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar untuk terus mengawal proses ini.
“Dengan adanya indikator makro hingga ke tingkat desa, diharapkan tercipta desa-desa hebat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan,” tutup Herman. (bayu/*)
