Bandung, TELUSURBISNIS.COM – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi optimisme kalau sistem bagi hasil pajak dibuat lebih adil dan obligasi daerah dijalankan serius, pembangunan di Jabar bisa melaju tanpa hambatan. Bahkan, tidak akan ada lagi wilayah yang disebut terpencil atau terisolir.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Dedi dalam Saresehan Nasional bertema “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar MPR RI di Bandung, Rabu 10 Desember 2025.
Menurut Dedi, obligasi daerah bisa menjadi amunisi tambahan bagi pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya. Dengan ketersediaan dana yang lebih memadai, daerah bisa lebih leluasa menata infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
“Kalau fiskalnya cukup, ekonomi bergerak, dan usahanya maju, dampaknya akan terasa langsung di daerah masing-masing melalui obligasi daerah,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan saresehan ini digelar sebagai langkah awal untuk mempersiapkan Undang-undang baru tentang obligasi daerah. Aturan yang lebih kokoh ini diharapkan bisa memberi kepastian bagi investor yang ingin membeli obligasi.
Meski regulasi sudah ada, Melchias mengakui minat investor masih rendah. Karena itu, pihaknya ingin menyempurnakan kerangka hukumnya dengan mendengar langsung masukan dari berbagai daerah, termasuk dari Gubernur Dedi Mulyadi.
“Masukan dari Kang Dedi sangat berarti dan akan kami gunakan saat menyusun naskah akademis sebelum diserahkan ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya. (*)
