Bandung, TELUSURBISNIS.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyerukan jajaran pemerintah, dari tingkat provinsi hingga desa untuk mencegah berbagai pelanggaran yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan peran aktif pemerintah dalam mengatasi pelanggaran, seperti pembangunan liar di bantaran sungai dan trotoar yang kerap memicu ketegangan di masyarakat.
“Pemerintah harus bertindak tegas dan tidak membiarkan pelanggaran yang bisa memicu konflik,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, dikutip Rabu 23 April 2025.
Dedi juga mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban, serta menekankan bahwa semua bentuk kekerasan, baik terhadap aparat maupun warga, harus diproses hukum secara adil.
“Setiap orang harus tunduk pada hukum. Kami akan memastikan bahwa hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, sehingga tidak ada lagi ruang untuk konflik yang merugikan masyarakat,” tambahnya.
Untuk itu, Dedi mengajak masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. (*)
