Sukabumi, TELUSURBISNIS.COM – Pemkot Sukabumi menuai kritik pedas menyusul penolakannya terhadap penggunaan Lapangan Merdeka sebagai lokasi salat Ied Muhammadiyah. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan prediket Sukabumi sebagai Kota Toleransi.
Ketua PC IMM (Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sukabumi Raya, Diki Agustina, menilai keputusan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam mengelola keberagaman.
“Penolakan Wali Kota Sukabumi terhadap pelaksanaan salat Idul Fitri (salat ied) Muhammadiyah di Lapangan Merdeka merupakan tamparan keras bagi narasi yang selama ini dibangun yaitu Sukabumi sebagai Kota Toleransi,” tegas Diki, Kamis 20 Maret 2026, malam.
Menurut Diki, klaim Kota Toleransi tersebut, kini patut dipertanyakan, bahkan layak dianggap sebagai slogan kosong yang tidak tercermin dalam praktik kebijakan.
“Perbedaan penetapan hari raya bukan hal yang baru di negeri ini, dan seharusnya dapat dikelola dengan bijak,” ucap Diki. “Bagaimana mungkin sebuah kota yang mengusung identitas toleransi justru gagal memberikan ruang bagi perbedaan yang sudah lama hidup dan diakui di Indonesia.”
Diki juga menyoroti ketidaksesuaian antara kebijakan tersebut dengan janji politik Wali Kota Sukabumi. Ia menilai hal itu sebagai bentuk inkonsistensi. Lebih ironis lagi, sebelumnya Wali Kota telah menyampaikan komitmen dalam janji politiknya untuk memfasilitasi perbedaan tersebut.
Tetapi ketika momentum itu tiba, yang muncul justru penolakan tanpa transparansi alasan yang kuat dan tanpa solusi alternatif yang setara. “Ini bukan sekadar inkonsistensi, melainkan bentuk pengingkaran terhadap komitmen publik itu sendiri.” terangnya.
Sebagai organisasi otonom Muhamadiyah, sebut Diki, keputusan ini bukan hanya keliru secara administratif, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kebebasan beragama.
Selain itu Diki juga menegaskan bahwa ruang publik harus dapat diakses seluruh warga tanpa diskriminasi. “Ruang publik seperti Lapangan Merdeka adalah milik seluruh warga Sukabumi tanpa kecuali,” tegas Diki. (Andi)
