Kabupaten Sukabumi, TELUSURBISNIS.COM – Kematian tragis Suherlan alias Elan alias Samson (33) di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, telah menyoroti kelemahan sistem penanganan ODGJ.
Kasus ini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Fraksi PKB melalui Hamzah Gurnita. Ia mengkritik keras kelalaian pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), dalam mengatasi masalah individu dengan gangguan mental.
Hamzah menyebut insiden yang menewaskan Samson bukan sekadar kasus kriminalitas biasa, tetapi merupakan kegagalan besar dari sistem yang ada. “Samson adalah korban dari ketidakpedulian pemerintah. Jika sejak awal dia mendapatkan pendampingan yang tepat, mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan,” tegas Hamzah.
Menurutnya, Samson sudah lama dikenal sebagai warga dengan riwayat gangguan kejiwaan. Bahkan, ia sempat dirawat di RSJ Marzoeki Mahdi, Bogor. Namun, setelah keluar dari rumah sakit jiwa, tidak ada program lanjutan untuk memastikan Samson tetap stabil.
Tidak ada pengawasan atau rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Siapa yang bertanggung jawab atas nasib mantan pasien seperti Samson? Ini tugas pemerintah, bukan warga,” ujar Hamzah.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hanya bertindak reaktif, bukan proaktif. Samson dibiarkan hidup tanpa pemantauan, sehingga warga merasa terancam. Ketakutan tersebut akhirnya memicu aksi main hakim sendiri yang berujung pada kematiannya.
“Ini bukti absennya peran pemerintah. Bagaimana bisa seseorang dengan gangguan jiwa dilepas begitu saja tanpa rencana jangka panjang?” tanya Hamzah dengan nada geram.
Hamzah juga menyoroti buruknya kinerja Dinsos dan Dinkes dalam menangani ODGJ. Menurutnya, kedua instansi ini gagal menjalankan fungsinya. “Apa kerja Dinsos selama ini? Mereka harusnya memastikan orang-orang seperti Samson tidak dibiarkan terlantar. Begitu juga Dinkes, jangan hanya sibuk mengadakan seminar tanpa memberikan solusi nyata di lapangan,” kritiknya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penanganan ODGJ di Kabupaten Sukabumi. “Kasus Samson bukan yang pertama, dan jika tidak ada perubahan, akan ada lebih banyak ‘Samson’ lain yang bernasib sama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamzah mendesak adanya koordinasi antara Dinsos, Dinkes, dan aparat keamanan untuk menangani ODGJ secara komprehensif. “Masalah ini harus dijadikan alarm bagi semua pihak. Jangan biarkan tragedi ini terulang dengan korban berbeda,” tambahnya.
Kasus Samson menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya penanganan ODGJ yang lebih serius. Pemerintah harus segera membuat sistem yang jelas agar tidak ada lagi korban yang terlantar akibat kelalaian sistem. Apakah pemerintah akan belajar dari tragedi ini, ataukah kita harus menunggu korban berikutnya? (Andi)
