Karawang, TELUSURBISNIS.COM – Polemik rekrutmen PT FCC Indonesia dan dugaan penghinaan oleh sang Manager HRD, Oktav Ardiansyah, belum mereda. Meski sudah tampil dalam video bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, didampingi Kepala Desa Wadas, persoalan tersebut belum dianggap selesai. Bahkan, pelaporan ke Polres Karawang oleh LBH Bumi Proklamasi atas dugaan penghinaan tetap berjalan.
Jumat siang 25 Juli 2025 pukul 14.30 WIB, Forum Masyarakat Karawang Ngahiji (FMKN) mendatangi Gedung DPRD Karawang dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin (Kang HES), serta dihadiri Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia, perwakilan Disnaker Jabar, dan manajemen PT FCC Indonesia.
Namun, Oktav Ardiansyah – sosok yang jadi sorotan – tidak hadir. Ia hanya diwakili General Manager bagian produksi bersama staf.
Tokoh masyarakat Karawang, Asep Irawan Syafe’i alias Kang AIS, yang hadir dalam RDP menegaskan, polemik ini belum selesai meski Oktav sudah muncul dalam video klarifikasi bersama Gubernur. Menurutnya, langkah itu justru terkesan melangkahi otoritas Kabupaten.
“Masalah belum selesai hanya karena muncul di video viral. Ini harus ditangani serius, bukan gimmick media. Apalagi langsung ke Gubernur, padahal Karawang punya bupati,” kritik Kang AIS.
Ia menilai rekrutmen di luar Karawang oleh PT FCC telah melabrak Perda Ketenagakerjaan yang mengatur komposisi tenaga kerja lokal dan luar daerah minimal 60:40. “Kami tidak anti pendatang. Tapi prioritaskan dulu warga Karawang. Angka pengangguran masih tinggi,” ujarnya.
Lebih tajam lagi, Kang AIS menyoroti pernyataan Oktav yang dianggap menghina warga Karawang dalam sebuah audiensi di Disnakertrans. Dalam potongan video yang viral, Oktav sempat mengatakan, “Orang Karawang tak pintar-pintar.” Ucapan itu dinilai memicu luka batin dan amarah warga.
Atas dasar itu pula, laporan pidana oleh LBH Bumi Proklamasi terhadap Oktav tetap dikawal. “Kami akan terus kawal. Ini soal harga diri Karawang,” tegas Kang AIS.
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin alias Kang HES, menegaskan sikap legislatif. “Kami akan ikut mengawal proses hukum dan menegaskan kepada PT FCC untuk tunduk pada Perda. Jangan ada lagi perusahaan di Karawang yang merasa bisa jalan sendiri tanpa hormati aturan daerah,” tandasnya.
Meski tak turun ke jalan, FMKN membawa dua tuntutan krusial. Pertama, mendesak PT FCC Indonesia untuk segera mencopot Oktav Ardiansyah dari jabatannya sebagai Manajer HRD. Oktav menjadi sorotan usai pernyataannya yang dianggap menghina masyarakat Karawang viral dan berbuntut panjang.
“Kami minta perusahaan bersikap tegas. Pecat Oktav. Ini bukan sekadar soal etika, tapi sudah menyangkut harga diri masyarakat Karawang,” tegas Mr. Kim.
Tuntutan kedua, FMKN menolak praktik rekrutmen tenaga kerja dari luar daerah sebelum prioritas diberikan kepada warga Karawang. “Banyak putra-putri daerah kami yang menganggur. Jangan lagi ada rekrutmen dari luar sebelum kami diakomodir. Tanpa calo, tanpa uang pelicin!” lanjutnya.
FMKN juga menegaskan, fokus perjuangan mereka jelas. “Di luar dua poin ini, bukan tanggung jawab kami. Kami tidak akan terlibat dalam isu-isu liar lainnya,” kata Mr. Kim.
Namun, ia memperingatkan: jika aspirasi ini tidak direspons, gelombang aksi massa besar tak terelakkan. “Kalau tuntutan ini tidak dijalankan, kami akan turun langsung bersama rakyat Karawang dalam jumlah besar,” tutupnya dengan nada tegas.
Aksi ini merupakan buntut dari akumulasi permasalahan yang dilakukan PT. FCC Indonesia. Pertama perusahaan yang berlokasi di Karawang ini menggelar rekrutmen pegawai di luar kota. Sementara Karawang sendiri memiliki Perda Ketenagakerjaan.
Kedua, pernyataan Manager HRD PT FCC Indonesia, Oktav yang dianggap menghina masyarakat Karawang saat gelar audensi di Kantor Disnakertrans Karawang, berkaitan dengan gelar rekrutmen di luar kota, beberapa hari lalu. ***
