Kabupaten Sukabumi, TELUSURBISNIS.COM – Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang baru terpilih langsung dihadapkan pada tugas besar: menyelesaikan masalah reforma agraria Sukabumi.
Ketua DPC Serikat Petani Indonesia (SPI) Sukabumi, Rozak Daud, menegaskan bahwa ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, dan konflik agraria di Sukabumi sangat mendesak untuk ditangani. Reforma agraria Sukabumi menjadi kunci untuk menciptakan keadilan bagi petani.
Peran Penting GTRA dalam Reforma Agraria Sukabumi
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) punya peran vital dalam merancang kebijakan reforma agraria Sukabumi. Tugasnya adalah menata ulang kepemilikan dan penggunaan tanah agar lebih adil. Tanah yang jadi sasaran meliputi lahan negara, bekas Hak Guna Usaha (HGU), dan hasil penyelesaian konflik agraria. GTRA harus memastikan reforma agraria Sukabumi berjalan lancar dan transparan.
Tiga Masalah Utama Reforma Agraria Sukabumi
Ada tiga kasus besar yang harus segera diselesaikan bupati baru:
-
Lahan Eks HGU PT. Bumiloka Swakarya di Jampang Tengah
HGU-nya habis sejak 2016, tapi 200 hektar lahan masih dikuasai pihak ketiga. Ini merugikan negara dan petani Sukabumi. -
Tanah Bekas HGU PT. Nagawarna di Lengkong
Berakhir pada 2012, lahan ini diklaim pengusaha pertanian meski seharusnya kembali ke negara. Aturan reforma agraria Sukabumi harus ditegakkan di sini. -
Eks HGU PT. Sugih Mukti di Warungkiara
HGU selesai sejak 1998, namun masih ada klaim ilegal yang mengganggu status tanah negara.
Tindakan Tegas untuk Reforma Agraria Sukabumi
Rozak Daud menyoroti munculnya “tuan tanah baru” yang menguasai lahan bekas HGU tanpa hak. “Semua warga punya hak sama atas tanah ini, tapi ada yang bertindak seolah pemilik sah, melarang petani menggarap lahan,” katanya. Bupati baru, selaku Ketua GTRA, wajib bertindak tegas demi reforma agraria Sukabumi yang adil. Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus didukung penuh untuk menegakkan hukum.
Prioritas Reforma Agraria Sukabumi demi Petani
Reforma agraria Sukabumi bukan cuma soal kebijakan, tapi juga keadilan sosial. Bupati baru harus menjadikan ini prioritas utama agar petani Sukabumi bisa hidup sejahtera. Dengan komitmen kuat, reforma agraria Sukabumi bisa membawa perubahan nyata. (Andi)
